Pattiro nilai RUU Pemda kebablasan

pusat telaah dan Informasi regional (pattiro) menilai selama rancangan undang-undang pemerintahan daerah cenderung memberikan gubernur tugas yang melampaui batas-batas kewenangannya dan berpotensi disalahgunakan serta abuse of power.

kedudukan provinsi selama ruu tersebut diperkuat harapannya peran pengawasan serta evaluasi, serta pembinaan pemerintahan daerah dengan pemerintah pusat dapat diringankan dengan mendelegasikan kewenangan itu kepada provinsi. tapi, akan tetapi ruu pemda ini keblabasan, tutur direktur eksekutif pattiro sad dian utomo selama keterangan tertulisnya di jakarta, kamis.

sad dian mengajarkan di pasal 76 ayat 5 dan pasal 77 huruf e. gubernur di dua pasal ini diberi kewenangan agar memberikan sanksi pada bupati juga walikota. menurut dia disamping dibuat wakil pemerintah pusat, gubernur juga kepala pemerintah daerah dan digarap dengan pemilukada juga berasal daripada partai politik.

dia menyampaikan tendensi politis, bahkan kepentingan politik saat menjalankan kewenangan ini lebih-lebih terhadap bupati dan walikota dan berbeda kepentingan politik dan partai politik berpotensi sangat kental.

Informasi Lainnya:

konflik politik antara provinsi serta kabupaten/kota yang dalam ini relatif laten hendak cenderung mengeras dan difasilitasi dengan ruu pemda ini supaya bereskalasi keluar, katanya.

menurut dia pasal 77 huruf b serta huruf i menyebutkan gubernur diberi kewenangan membatalkan peraturan daerah (perda), peraturan kepala daerah kabupaten/kota, serta rancangan perda tentang kecamatan sehingga melampaui batas kewenangan gubernur.

sad dian menyatakan selama uu no 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 9 ayat 2 menyebutkan

pembatalan peraturan perundang-undangan pada bawah undang-undang, semisal rancangan perda, perda, dan peraturan kepala daerah, cuma dapat diselenggarakan melalui ma.

ditetapkan melalui perda atau perkada tentang pencabutan perda ataupun perkada bersangkutan (pasal 56 ayat 3 huruf b). ruu pemda harus mengacu pada prinsip lex superiori, berpijak pada peraturan perundang-undangan yang sudah ada, katanya.

dalam pasal 77 huruf d ruu pemda, menurut dia gubernur diberi kewenangan menyewa langsung kepada perangkat daerah agar menangani masalah penting serta mendesak. dia menyampaikan walaupun permintaan ini ditujukan juga kepada kepala daerah, namun kontak segera gubernur melalui perangkat daerah kabupaten/kota memesan wilayah intervensi gubernur meluas dan melebar.

hal tersebut berpotensi mengganggu proses kerja internal birokrasi kabupaten/kota. padahal seharusnya, di tingkat kabupaten/kota, loyalitas perangkat daerah cuma terhadap bupati serta walikota, juga tak diganggu dengan intervensi gubernur. terlebih mengingat kepala daerah merupakan jabatan politik, ujarnya.

selain tersebut menurut dia pada pasal 77 huruf g gubernur diberi kewenangan menyelesaikan perselisihan antara daerah kabupaten/kota selama provinsinya. dia menyatakan penyelesaian sengketa antar daerah kabupaten/kota menempatkan gubernur sebagai pihak dan berjarak dan netral melalui persoalan yang disengketakan.

namun, tidak ada mekanisme bila yang bersengketa merupakan gubernur melalui bupati/walikota. ketiadaan aturan tersebut berpotensi besar menghadirkan abuse of power dari gubernur, ujarnya.

sad dian dan mengkritisi pasal 77 huruf f akan mencederai nilai-nilai demokrasi lokal, yang dibawa oleh dprd kabupaten/kota.

Masalah anggaran blokir Kemendikbud segera selesai

pelaksana tugas menteri keuangan hatta rajasa meyakinkan masalah anggaran kementerian studi serta kebudayaan dan terkena blokir akibat problem administrasi, langsung selesai dalam akhir april.

harus beres, namun `governance`nya mesti betul, katanya di jakarta, selasa.

hatta menungkapkan, masalah tersebut diselesaikan pas dengan tata kelola pencairan anggaran selama kementerian keuangan, tergolong penyelesaian dana untuk ujian nasional (un) yang sempat mengalami hambatan.

untuk un hari ini aku telah sahkan surat ke dpr, terserah nanti yang lain, semua Salah satu persatu saya cek, ujarnya.

Informasi Lainnya:

direktur jenderal anggaran herry purnomo menambahkan, banyak proses pendalaman mengenai klarifikasi juga prinsip dan belum sesuai ajaran mengenai pencairan dana di kementerian pendidikan dan kebudayaan.

klarifikasi itu antara lain tenntang pengalokasian dana dan tidak sesuai rencana kerja pemerintah juga tidak dengan pertemuan dipercaya untuk anggaran un, sehingga sempat tak bisa cair sesuai prosedur.

ini yang kita selesaikan di Satu serta dua hari. jangan sampai ada dan saling menyalahkan, intinya kita menjaga `governance`, papar herry.

menurut herry, penyelesaian proses administrasi itu tak perlu menunggu waktu reses dpr selesai, sebab komunikasi diantara kementerian pendidikan dan kebudayaan melalui komisi x dpr tetap berjalan.

saya kira teman-teman kemendikbud ada komunikasi melalui dpr, karena sekalipun reses, aku melayani beberapa surat persetujuan, ujarnya.

dalam dipa tahun anggaran 2013, kementerian studi dan kebudayaan memperoleh pagu rp73,08 triliun, namun sebesar rp62,06 triliun atau 84,9 persen dari anggaran itu mengalami blokir.

anggaran itu mengalami blokir karena hingga ditetapkannya keppres no 37 tahun lalu perihal rapbn 2013 serta diserahkannya dipa terhadap presiden di desember lalu, belum mendapatkan persetujuan komisi x dpr ri dan belum dilengkapi tor juga rab.

sedangkan sisa anggaran sebesar rp11,01 triliun serta 15,1 persen tidak diblokir sebab merupakan model yang harus dibayarkan juga dimiliki awal tahun yakni pembayaran gaji juga operasional perkantoran.

dari anggaran yang terblokir itu, sebanyak rp543,44 miliar merupakan dana supaya model ujian nasional dengan target audien 14.080.619 siswa juga unit cost sebesar rp39.000 per siswa.

setelah dilaksanakan pembicaraan diantara kementerian pendidikan juga kebudayaan melalui komisi x dpr ri, terkandung perbedaan alokasi anggaran dan disetujui dpr ri dengan pagu anggaran per situs yang ditetapkan keppres no 37 tahun 2012.

dalam rincian anggaran dan disetujui komisi x dpr ri, dana untuk model ujian nasional ditetapkan sebesar rp644,27 miliar melalui target peserta 12.223.453 siswa dan unit cost sebesar rp53.000 per siswa.

kemudian, di rapat koordinasi tingkat menteri, disimpulkan bahwa penyelesaian masalah blokir ini harus tetap memelihara tata kelola (governance) juga kelengkapan dokumen sesuai ketentuan perundangan berlaku dalam proses penganggaran.

menteri studi juga kebudayaan kemudian menyampaikan nota dinas pada menteri keuangan agar memberi usul buka blokir rp543,44 miliar bisa dipertimbangkan supaya ditentukan melalui mengacu sasaran serta unit cost keppres no 37 tahun kemarin.

dirjen anggaran kemudian mengesahkan revisi anggaran, tergolong pembukaan blokir agar model ujian nasional sebesar rp543,44 miliar, karena kontrak percetakan soal ujian paling lambat ditandatangani 11 maret 2013.

saat ini, masih banyak anggaran un tersisa rp100,828 miliar yang merupakan selisih dari pagu anggaran dan disetujui komisi x dpr ri dengan keppres no 37 tahun kemarin dan tengah selama proses pencairan sesuai prosedur.

Aktivis gelar aksi kelambu di Bundaran HI

sekitar 25 aktivis daripada indonesia malaria care foundation (imcf) mengadakan penampilan berdiri dalam pada kelambu selama pinggir air mancur bundaran hi.

aksi damai dan diselenggarakan dari pukul 9 ini adalah salah Satu rangkaian acara agar memperingati hari malaria sedunia tanggal 25 april.

para aktivis memegang kelambu putih berukuran sekitar 50x50 centimeter. pilihan masuk ke pada kelambu juga memegangnya sambil berdiri daripada dalam.

ketua penyelenggara aksi ini, kanisius kami, mencari mencari kelambu di penampilan ini adalah salah Salah satu alat yang seringkali mereka pakai di proyek upaya pencegahan malaria yang mereka jalankan.

Informasi Lainnya:

kami berpikir ini alat yang paling sederhana juga dan paling murah supaya upaya pencegahan malaria, katanya mengenai pilihan membeli kelambu dan dimanfaatkan pada penampilan ini.

ribuan orang kena malaria tiap tahunnya, katanya melalui pengeras suara saat berorasi.

arus 2012 lintas pada sekitar bundaran hi, menarik arah menuju jalan sudirman maupun sebaliknya, tak terganggu melalui digelarnya aksi ini.

usai mengadakan aksi pada bundaran hi, imcf dan ingin menggelar diskusi perihal malaria dan pemutaran film mary & martha karya sutradara phillip noyce di erasmus huis, kuningan, jakarta.

film itu mengisahkan dua orang ibu yang kehilangan anaknya karena malaria ketika sedang berlibur pada afrika.

Komisi X DPR kecewa dengan kinerja Kemendikbud

komisi x dewan perwakilan rakyat kecewa melalui kinerja kementerian pendidikan juga kebudayaan sesudah melihat permasalahan dalam pelaksanaan ujian nasional hampir pada semua provinsi.

fakta berbicara lain, makanya kami seluruh selama komisi x amat kecewa dengan un yang kacau ini. padahal setiap kali melaporkan ujarnya persiapannya sudah matang, tapi dan terjadi sampai hari ini berbalik kan, tutur wakil ketua komisi x dpr ri syamsul bahri ketika berdialog melalui jajaran pemprov sulawesi selatan selama ruang pola kantor gubernur sulsel di makassar, senin.

ia mengatakan permasalahan un dalam 2013 tak boleh terulang dulu di tahun-tahun kedepan.

pihaknya berharap terhadap kemendikbud agar dapat menunjukan permasalahan itu untuk mereka tak mengulangnya dalam tahun mendatang.

Informasi Lainnya:

komisi itu sudah melayangkan surat panggilan pada mendikbud muhammad nuh agar menyerahkan penjelasan serta pertanggungjawaban pada dpr tenntang melalui pelaksanaan un 2013.

kita ingin minta klarifikasi jumat (26/4) malam nanti. apa masalahnya, tergolong sentralisasi percetakan oleh karenanya un amburadul begini, apa dan terjadi serta apa rencana mereka terhadap un 2014, tutur syamsul dan disertai pilihan anggota dpr ri di antaranya vena melinda, ulfah hermanto, dan ahmad zainuddin.

ia menungkapkan sampai saat ini baru banyak bagian dan memperdebatkan soal teknis un. perdebatan itu mulai daripada pencetakan naskah ujian dan tersentralistik sampai materi teknis yang lain.

dpr, ujarnya, setuju melalui un yang untuk dijadikan ukuran pemerataan studi.

akan sementara, mengenai melalui hasil un dan mau dijadikan dijadikan tiket untuk masuk ke perguruan tinggi, dia menyampaikan perlunya kemendikbud menimbulkan ukuran yang lain, tidak melihat hasil un.

hasil un tersebut tidak memperlihatkan kualitas siswa yang sebenarnya juga ini dan menjadi tantangan kita bersama. harus banyak patokan lain disamping dari hasil un tersebut, ujarnya.

ketua dewan pendidikan sulsel professor halide yang hadir di diskusi itu menungkapkan berang dengan amburadulnya pelaksanaan un yang hampir terjadi dalam seluruh provinsi.

ia mengatakan pesan melalui komisi x dpr itu supaya disampaikan terhadap kemendikbud terkait kekecewaan pada pelaksanaan un.

ia menyatakan dari awal tak sudah setuju apabila pencetakan un mesti dipusatkan selama jakarta.

alasan penolakan itu, katnaya, karena letak geografis, terlebih pada indonesia pihak timur yang cukup besar agar distribusi soal ujian.

ia menunjukan un dan dilaksanakan serentak dengan mencetak naskah un dan tersentralisasi dalam jakarta, ingin berpengaruh selama distribusi.

dari januari 2012 saya suda sampaikan ke kemendikbud tenntang risiko sentralisasi percetakan, saya bilang tinjau ulang, tapi sebab tak didengar maka beginilah hasilnya, katanya.

ia mengajarkan kondisi geografis selama indonesia bagian timur, antara lain berupa kepulauan, pegunungan, dengan infrastruktur jalan dan baru kurang baik sehingga distribusi soal ujian membutuhkan masa yang berlalu.

dia menyampaikan yang dituntut agar badan standar nasional pendidikan (bsnp) juga badan penelitian dan pengembangan (litbang) kementerian studi juga kebudayaan bertanggungjawab atas permasalahan itu.

ia menungkapkan persoalan tersebut bukan semata-mata kesalahan kemendikbud.

bsnp dan litbang kemendikbud, selain pak menteri yang paling bertanggungjawab. ini dikerjakan bersama-sama dan disepakati bersama, oleh karenanya berbagai mesti bertanggungjawab, katanya.

halide serta mempertanyakan alasan kemendikbud dan tak melakukan kontrak melalui percetakan mengenai agenda un.

seharusnya, katanya, kemendikbud memberikan kontrak dan detail, termasuk kapan soal dicetak serta masa didistribusikan ke daerah.

selain tersebut, halide mengemukakan bahwa pengawas sekolah bukan hanya diselenggarakan dengan guru, ingin tetapi petugas pihak tata usaha juga terpaksa turun tangan.

oleh sebab itu, dia harapkan pada komisi x dpr agar bisa mengatakan hal tersebut pada mendikbud agar kementerian itu menerima saran-sarannya untuk bahan evaluasi agar tak terjadi kekacauan un, semisal ketika ini.

Kaukasus Utara bantah ada kaitan dengan Boston

satu laman yang digunakan pemberontak kaukasus utara selama rusia membantah banyak kaitan dengan bom maraton boston dan dituduhkan kepada dua tersangka beretnis chechen.

komando mujahidin vilayat dagestan mengumumkan bahwa kaum pejuang kaukasus tidak mengerjakan aktivitas militer apa saja melawan amerika serikat, tulis laman kavkacenter.com seperti dikutip afp.

kami cuma memerangi rusia, yang tak cuma bertanggungjawab atas pendudukan di kaukasus, ternyata juga atas kejahatan mengerikan melawan para muslim, tutur pemberontak selama webnya itu.

media as mencatat kiranya fbi tengah mempelajari keterkaitan dua tersangka --adik kakak dzhokhar serta tamerlan tsarnaev-- melalui gerakan emirat kaukasus yang dipimpin doku umarov.

Informasi Lainnya:

laporan media as tersebut menyebutkan kiranya pihak berwenang as khususnya tertarik dalam vilayat dagestan daripada cabang grup umarov.

dagestan merupakan suatu republik yang berbatasan dengan republik chechnya melalui populasi sulit beretnis chechen yang selama keseluruhan rusia adalah etnik minoritas.

dagestan juga adalah salah kawasan paling bergolak selama rusia dari dua perang pasca uni soviet bubar pada chechnya kurang lebih Salah satu dekade 2012.

pemerintah rusia sendiri menyatakan sudah meneliti keterkaitan dua bersaudara tersebut dengan pemberontak, namun sejauh ini tidak mendapatkan buktinya.

untuk saat ini, kami tidak mempunyai info dipercaya tentang keterlibatan tsarnaev bersaudara di gerakan emirat kaukasus, papar seorang pejabat kemananan rusia terhadap kantor berita interfax.

Dubes tegaskan TKW Indonesia harus profesional

duta sulit ri supaya malaysia, herman prayitno harapkan tenaga kerja wanita (tkw) indonesia selama luar negeri memiliki posisi tawar tinggi makanya keberadaan mereka benar-benar dicari dan diperlukan sebab keahlian juga profesional selama jenis pekerjaannya.

saya cari tkw di malaysia benar-benar profesional sehingga punya posisi tawarnya tinggi, kata dubes herman disela-sela acara peringatan hari kartini di aula hasanuddin kbri kl, minggu.

meskipun demikian, kata dia, para tkw masih banyak dan membeli kerja melalui persyaratan amat minimal (berpendidikan rendah) makanya kurang memperhatikan perlindungan di bekerja juga malahan hasil kerja mereka belum memadai tergolong agar dirinya sendiri.

pekerja semisal itu (gaji serta perlindungan dan belum memadai), papar dia, harus ditingkatkan kemampuannya melalui jalur studi.

Informasi Lainnya:

oleh karenanya, kbri kl amat mendukung atas adanya pendidikan informal semisal pelatihan bahasa inggris serta komputer juga ketrampilan lainnya agar kaum pekerja indonesia selama malaysia yang digerakkan sejumlah wni dan menetap di negara ini.

bahkan, tutur dia, studi formal semisal universitas terbuka (ut) juga sangat menarik supaya menambah jenis keilmuan dari kaum pekerja indonesia di negara ini.

sudah sepatutnya, kaum pekerja mutlak memperbaiki pendidikannya, tutur dubes herman.

begitupula dengan kegiatan dialog tentang kesehatan serta pendidikan lainnya seperti dan dilakukan dengan kaum pemuda indonesia pada malaysia mampu terus dikembangkan hingga bisa menjangkau wni sampai tki dan banyak pada negara ini.

diskusi tentang kesehatan yang dilaksanakan oleh knpi ini sangat positif, terlebih diselenggarakan mengenai melalui supaya memperingati hari kartini, dan sudah memperjuangkan hak para wanita indonesia, ungkap dia.

ketua panitia peringatan hari kartini dan digagas knpi pada malaysia, mawadah menambahkan wanita indonesia mesti senantiasa menjaga kesehatan, apalagi mereka yang berusaha pada luar negeri sehingga mereka dapat menjalankan pekerjaannya dengan bagus juga lancar.

kami mengajak agar perempuan indonesia tersebut mesti dapat menjaga kesehatan, ungkap dia sambil mengajarkan di kegiatan ini digelar pula pemeriksaan kesehatan tidak mengeluarkan biasa yang diberikan sejumlah dokter daripada indonesia.

selain itu, kata dia, kami harapkan juga para perempuan indonesia terlebih dan berada di malaysia ini sebaiknya mandiri dengan mengurangi ketergantungan terhadap siapapun.

semakin terampil wanita memenangkan masalah sendiri, dengan demikian tambah mandiri pula pada menghadapi berbagai rintangan, paparnya.

Sekjen PBB sambut kesepakatan Serbia-Kosovo

sekretaris jenderal perserikatan bangsa bangsa ban ki-moon di jumat menyambut kesepakatan diantara serbia serta kosovo, juga mempunyai bantuan badan dunia itu untuk membantu penerapannya.

sekjen menyambut baik kesepakatan bermanfaat antara beograd serta pristina dan diparaf hari ini selama brussels, di bawah naungan perwakilan uni eropa agar urusan luar negeri dan kebijakan keamanan, catherine ashton, kata pernyataan yang dikeluarkan dengan juru bicara ban yang dilansir xinhua.

serbia juga kosovo dalam jumat mencapai kesepakatan bersejarah untuk menormalkan hubungan mereka sesudah pembahasan dan difasilitasi uni eropa pada brussels, belgia.

kosovo, Satu provinsi serbia, dengan sepihak memproklamasikan kemerdekaan dalam tahun 2008. namun, serbia menolak mengakui untuk Salah satu negara yang merdeka.

Informasi Lainnya:

uni eropa mengaturnya untuk persyaratan awal terhadap pendapat uni eropa atas serbia kiranya negara tersebut mesti menormalkan hubungan dengan tetangganya, terlebih kosovo.

sekjen mengucapkan selamat dan memuji kaum pemimpin dari kedua bagian untuk penentuan tersebut juga mengharapkan kiranya perjanjian itu akan membawa masa depan dan cerah dan stabilitas abadi terhadap wilayah tersebut, tutur pernyataan itu.

sekjen sangat mengakibatkan para bagian untuk menuntaskan proses bersejarah ini serta mengambil langkah-langkah konkret supaya setia melaksanakan perjanjian, papar pernyataan tersebut.

pbb siap supaya membantu kaum bagian pada upaya tersebut.