pelaksana tugas menteri keuangan hatta rajasa meyakinkan masalah anggaran kementerian studi serta kebudayaan dan terkena blokir akibat problem administrasi, langsung selesai dalam akhir april.
harus beres, namun `governance`nya mesti betul, katanya di jakarta, selasa.
hatta menungkapkan, masalah tersebut diselesaikan pas dengan tata kelola pencairan anggaran selama kementerian keuangan, tergolong penyelesaian dana untuk ujian nasional (un) yang sempat mengalami hambatan.
untuk un hari ini aku telah sahkan surat ke dpr, terserah nanti yang lain, semua Salah satu persatu saya cek, ujarnya.
Informasi Lainnya:
direktur jenderal anggaran herry purnomo menambahkan, banyak proses pendalaman mengenai klarifikasi juga prinsip dan belum sesuai ajaran mengenai pencairan dana di kementerian pendidikan dan kebudayaan.
klarifikasi itu antara lain tenntang pengalokasian dana dan tidak sesuai rencana kerja pemerintah juga tidak dengan pertemuan dipercaya untuk anggaran un, sehingga sempat tak bisa cair sesuai prosedur.
ini yang kita selesaikan di Satu serta dua hari. jangan sampai ada dan saling menyalahkan, intinya kita menjaga `governance`, papar herry.
menurut herry, penyelesaian proses administrasi itu tak perlu menunggu waktu reses dpr selesai, sebab komunikasi diantara kementerian pendidikan dan kebudayaan melalui komisi x dpr tetap berjalan.
saya kira teman-teman kemendikbud ada komunikasi melalui dpr, karena sekalipun reses, aku melayani beberapa surat persetujuan, ujarnya.
dalam dipa tahun anggaran 2013, kementerian studi dan kebudayaan memperoleh pagu rp73,08 triliun, namun sebesar rp62,06 triliun atau 84,9 persen dari anggaran itu mengalami blokir.
anggaran itu mengalami blokir karena hingga ditetapkannya keppres no 37 tahun lalu perihal rapbn 2013 serta diserahkannya dipa terhadap presiden di desember lalu, belum mendapatkan persetujuan komisi x dpr ri dan belum dilengkapi tor juga rab.
sedangkan sisa anggaran sebesar rp11,01 triliun serta 15,1 persen tidak diblokir sebab merupakan model yang harus dibayarkan juga dimiliki awal tahun yakni pembayaran gaji juga operasional perkantoran.
dari anggaran yang terblokir itu, sebanyak rp543,44 miliar merupakan dana supaya model ujian nasional dengan target audien 14.080.619 siswa juga unit cost sebesar rp39.000 per siswa.
setelah dilaksanakan pembicaraan diantara kementerian pendidikan juga kebudayaan melalui komisi x dpr ri, terkandung perbedaan alokasi anggaran dan disetujui dpr ri dengan pagu anggaran per situs yang ditetapkan keppres no 37 tahun 2012.
dalam rincian anggaran dan disetujui komisi x dpr ri, dana untuk model ujian nasional ditetapkan sebesar rp644,27 miliar melalui target peserta 12.223.453 siswa dan unit cost sebesar rp53.000 per siswa.
kemudian, di rapat koordinasi tingkat menteri, disimpulkan bahwa penyelesaian masalah blokir ini harus tetap memelihara tata kelola (governance) juga kelengkapan dokumen sesuai ketentuan perundangan berlaku dalam proses penganggaran.
menteri studi juga kebudayaan kemudian menyampaikan nota dinas pada menteri keuangan agar memberi usul buka blokir rp543,44 miliar bisa dipertimbangkan supaya ditentukan melalui mengacu sasaran serta unit cost keppres no 37 tahun kemarin.
dirjen anggaran kemudian mengesahkan revisi anggaran, tergolong pembukaan blokir agar model ujian nasional sebesar rp543,44 miliar, karena kontrak percetakan soal ujian paling lambat ditandatangani 11 maret 2013.
saat ini, masih banyak anggaran un tersisa rp100,828 miliar yang merupakan selisih dari pagu anggaran dan disetujui komisi x dpr ri dengan keppres no 37 tahun kemarin dan tengah selama proses pencairan sesuai prosedur.