komisi x dewan perwakilan rakyat kecewa melalui kinerja kementerian pendidikan juga kebudayaan sesudah melihat permasalahan dalam pelaksanaan ujian nasional hampir pada semua provinsi.
fakta berbicara lain, makanya kami seluruh selama komisi x amat kecewa dengan un yang kacau ini. padahal setiap kali melaporkan ujarnya persiapannya sudah matang, tapi dan terjadi sampai hari ini berbalik kan, tutur wakil ketua komisi x dpr ri syamsul bahri ketika berdialog melalui jajaran pemprov sulawesi selatan selama ruang pola kantor gubernur sulsel di makassar, senin.
ia mengatakan permasalahan un dalam 2013 tak boleh terulang dulu di tahun-tahun kedepan.
pihaknya berharap terhadap kemendikbud agar dapat menunjukan permasalahan itu untuk mereka tak mengulangnya dalam tahun mendatang.
Informasi Lainnya:
- Jasa Cuci Sofa Profesional
- Jual Macam-macam Aksesoris Korea
- Jasa Cuci Sofa Di Jakarta
- Jual Macam-macam Aksesoris Korea
komisi itu sudah melayangkan surat panggilan pada mendikbud muhammad nuh agar menyerahkan penjelasan serta pertanggungjawaban pada dpr tenntang melalui pelaksanaan un 2013.
kita ingin minta klarifikasi jumat (26/4) malam nanti. apa masalahnya, tergolong sentralisasi percetakan oleh karenanya un amburadul begini, apa dan terjadi serta apa rencana mereka terhadap un 2014, tutur syamsul dan disertai pilihan anggota dpr ri di antaranya vena melinda, ulfah hermanto, dan ahmad zainuddin.
ia menungkapkan sampai saat ini baru banyak bagian dan memperdebatkan soal teknis un. perdebatan itu mulai daripada pencetakan naskah ujian dan tersentralistik sampai materi teknis yang lain.
dpr, ujarnya, setuju melalui un yang untuk dijadikan ukuran pemerataan studi.
akan sementara, mengenai melalui hasil un dan mau dijadikan dijadikan tiket untuk masuk ke perguruan tinggi, dia menyampaikan perlunya kemendikbud menimbulkan ukuran yang lain, tidak melihat hasil un.
hasil un tersebut tidak memperlihatkan kualitas siswa yang sebenarnya juga ini dan menjadi tantangan kita bersama. harus banyak patokan lain disamping dari hasil un tersebut, ujarnya.
ketua dewan pendidikan sulsel professor halide yang hadir di diskusi itu menungkapkan berang dengan amburadulnya pelaksanaan un yang hampir terjadi dalam seluruh provinsi.
ia mengatakan pesan melalui komisi x dpr itu supaya disampaikan terhadap kemendikbud terkait kekecewaan pada pelaksanaan un.
ia menyatakan dari awal tak sudah setuju apabila pencetakan un mesti dipusatkan selama jakarta.
alasan penolakan itu, katnaya, karena letak geografis, terlebih pada indonesia pihak timur yang cukup besar agar distribusi soal ujian.
ia menunjukan un dan dilaksanakan serentak dengan mencetak naskah un dan tersentralisasi dalam jakarta, ingin berpengaruh selama distribusi.
dari januari 2012 saya suda sampaikan ke kemendikbud tenntang risiko sentralisasi percetakan, saya bilang tinjau ulang, tapi sebab tak didengar maka beginilah hasilnya, katanya.
ia mengajarkan kondisi geografis selama indonesia bagian timur, antara lain berupa kepulauan, pegunungan, dengan infrastruktur jalan dan baru kurang baik sehingga distribusi soal ujian membutuhkan masa yang berlalu.
dia menyampaikan yang dituntut agar badan standar nasional pendidikan (bsnp) juga badan penelitian dan pengembangan (litbang) kementerian studi juga kebudayaan bertanggungjawab atas permasalahan itu.
ia menungkapkan persoalan tersebut bukan semata-mata kesalahan kemendikbud.
bsnp dan litbang kemendikbud, selain pak menteri yang paling bertanggungjawab. ini dikerjakan bersama-sama dan disepakati bersama, oleh karenanya berbagai mesti bertanggungjawab, katanya.
halide serta mempertanyakan alasan kemendikbud dan tak melakukan kontrak melalui percetakan mengenai agenda un.
seharusnya, katanya, kemendikbud memberikan kontrak dan detail, termasuk kapan soal dicetak serta masa didistribusikan ke daerah.
selain tersebut, halide mengemukakan bahwa pengawas sekolah bukan hanya diselenggarakan dengan guru, ingin tetapi petugas pihak tata usaha juga terpaksa turun tangan.
oleh sebab itu, dia harapkan pada komisi x dpr agar bisa mengatakan hal tersebut pada mendikbud agar kementerian itu menerima saran-sarannya untuk bahan evaluasi agar tak terjadi kekacauan un, semisal ketika ini.