pemerintah zimbabwe telah menolak tawaran pejabat senior urusan luar negeri as agar mengirim pengamat pemilihan umum dibuat imbalan atas lobinya kepada pencabutan sanksi dalam Salah satu dasawarsa kepada negara afrika selatan tersebut.
berdasarkan laporan media lokal dalam sabtu (6/4), asisten menteri luar negeri as urusan afrika johnie carson mengirim surat pada wakil presiden dan menteri luar negeri zimbabwe untuk mengakui skill teknis harare untuk menyelenggarakan pemilihan umum. namun ia menyarakan diizinkannya ada pengamat selama negeri dan internasional.
saya siap membeli dana bagi pemilihan publik nasional yang harmonis dalam zimbabwe, ketika zimbabwe menjalankan pintunya terhadap pengamat non-pemerintah yang independen, kata carson di pada suratnya, sebagaimana dikutip harian milik pemerintah, herald.
terlebih lagi, manakala zimbabwe bersedia melayani pengamat internasional di masa pemilihan umum mendatang, saya siap mengkaji sanksi terarah kami serta menyarankan aksi untuk meredakan berbagai sanksi ini, ujarnya.
Informasi Lainnya:
zimbabwe diperkirakan ingin melaksanakan pemilihan umum diantara juni juga september tahun ini untuk mengakhiri pemerintah koalisi berumur empat tahun yang sudah goyah.
george charamba, juru bicara presiden robert mugabe, mencela tawaran carso, papar xinhua. ia mengatakan surat itu bekerja menetapkan persyaratan yang terhadap rakyat zimbabwe menjijikan.
anda tak mampu selama Satu tahap memuji skill zimbabwe untuk menyelenggarakan proses nasional juga dalam saat lain menuntut proses tersebut diawasi, tutur charamba.
dalam angka bagaimana pun, mereka datang daripada belahan bumi lain, dan tidak mempunyai sangkut-paut dengan kami.
hubungan zimbabwe-as memburuk dalam 2001, saat kongres as mensahkan peraturan pemulihan ekonomi serta demokrasi zimbabwe agar mendukung sederat sanksi dan meliputi larangan kepada lembaga keuangan supaya mengatakan pinjaman juga kredit ataupun mengurangi utang bagi zimbabwe. pilihan pemimpin zimbabwe maih dikenakan larangan bepergian oleh as.
charamba menyatakan carson sebaiknya tidak berfikir rakyat zimbabwe merupakan pihak bodoh melalui menyarankan ia mempunyai wewenang agar mencabut sanksi.
ia tidak mempunyai kekuasaan agar membersihkan sanksi yang diputuskan oleh sistem parlementer. ia juga merupakan orang luar, tutur charamba. seluruh sanksi berada selama luar kekuasaan carson.
zimbabwe dan menghadapi sanksi dari uni eropa, termasuk larangan bepergian serta pembekuan aset terhadap pejabat senior pemerintah. namun uni eropa pada penghujung maret, telah mengeluarkan 83 pihak daripada registrasi sanksinya, setelah referendum undang-undang dasar berjalan adil juga damai selama zimbabwe pada 16 maret.
namun, 10 orang --termasuk presiden mugabe, istrinya juga para pejabat senior militer-- masih termasuk pada di mendaftar sanksi uni eropa.